Biro Humas Pemerintah Provinsi Sulsel tersinggung soal berita keluhan salah seorang panitia acara wisuda Tingkat Kanak-kanak (TK)-Tempat Pengajian Anak (TPA) BKPRMI Takalar Nurhadijah.
Nurhadijah yang juga Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin mengirim citizen report kepada redaksi Tribun Timur berjudul Tujuh Jam Menunggu Kosong Satu Sulsel. Berita dikirim melalui portaltribuntimur@gmail.com, Minggu (13/5/2012)
"Na ballassi kita ini, karena ini komsumsi publik, itu masalahnya panitianya juga di sana tidak konfirmasi balik ke pihak pemprov. Pak Gubernur (Syahrul) tiba di sana sekitar pukul 15, pak Gubernur tidak tahu itu jadwal karena protokol yang atur, Pak Gubernur hanya mengikuti jadwal protokol," kata Divisi Informasi dan Pengumpulan Data Humas Pemprov Badaruddin Kepada Tribun Timur melalui telepon selularnya, Makassar, Senin (14/5)
"Kalau anak TK menunggu dari jam 10, memang mengeluh anak-anak, kami prihatin atas itu. Tapi kami tanyakan bagaimana bisa panitia setempat memberi kami jadwal seperti itu. Panitia setempat tidak konfirmasi kepada kami. Jadi itu tadi, Pak gubernur tiba di Takalar sesuai jadwal dan singgah dulu di rumah jabatan Bupati Takalar, setelah itu baru kita ke acara wisuda TK," Badar menambahkan.
Nurhadijah mengabarkan, sebanyak 740 santri dari 67 TK-TPA yang tergabung dalam BKPRMI se- Polongbangkeng Utara menunggu di Islamic Centre Takalar, Minggu (13/5)
Ratusan santri terpaksa terjerembab dalam penantian dari pukul 10.00 wita hingga kurang lebih tujuh jam setelahnya. Pasalnya. Menurut kesaksian mata Nurhadiah, rombongan komandan (julukan Syahrul) baru tiba di tempat wisuda sekitar pukul 16.20 Wita.
LPA: Eksploitasi Anak
Akibat pemberitaan tersebut, aktivis anak ikut kepincut. Sekertaris Umum Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Sulsel Ghufron menilai bakal calon gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi perlakuan yang kurang etis terhadap anak.
Aktivis 98 Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menimpali keterlambatan Syahrul yang membuat 740 santri peserta wisuda ke-10 dari 67 TK-TPA, tergabung dalam BKPRMI se Polongbangkeng Takalar menunggu selama tujuh jam di Polongbangkeng Utara, Takalar, Sabtu (13/5).
"Itu eksploitasi anak untuk kepentingan politik. Semua bentuk pengerahan anak untuk kepentingan orang dewasa, di mana bukan merupakan kepentingan anak, adalah bentuk eksploitasi yang dilarang oleh Undang-undang perlindungan anak dan konvensi Hak Anak," kata Ghufron kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Makassar, Minggu (13/5)
"Kegiatan pengerahan anak juga tidak berguna untuk anak-anak, sebaiknya dihindari oleh politisi dan pejabat, kecuali pejabat mau berdialog dengan anak-anak. Tentu haruslah anak-anak yang mampu memberi pandangan kepada politisi dan pejabat, bukan anak-anak TK," Ghufron menambahkan
Nurhadijah yang juga Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin mengirim citizen report kepada redaksi Tribun Timur berjudul Tujuh Jam Menunggu Kosong Satu Sulsel. Berita dikirim melalui portaltribuntimur@gmail.com, Minggu (13/5/2012)
"Na ballassi kita ini, karena ini komsumsi publik, itu masalahnya panitianya juga di sana tidak konfirmasi balik ke pihak pemprov. Pak Gubernur (Syahrul) tiba di sana sekitar pukul 15, pak Gubernur tidak tahu itu jadwal karena protokol yang atur, Pak Gubernur hanya mengikuti jadwal protokol," kata Divisi Informasi dan Pengumpulan Data Humas Pemprov Badaruddin Kepada Tribun Timur melalui telepon selularnya, Makassar, Senin (14/5)
"Kalau anak TK menunggu dari jam 10, memang mengeluh anak-anak, kami prihatin atas itu. Tapi kami tanyakan bagaimana bisa panitia setempat memberi kami jadwal seperti itu. Panitia setempat tidak konfirmasi kepada kami. Jadi itu tadi, Pak gubernur tiba di Takalar sesuai jadwal dan singgah dulu di rumah jabatan Bupati Takalar, setelah itu baru kita ke acara wisuda TK," Badar menambahkan.
Nurhadijah mengabarkan, sebanyak 740 santri dari 67 TK-TPA yang tergabung dalam BKPRMI se- Polongbangkeng Utara menunggu di Islamic Centre Takalar, Minggu (13/5)
Ratusan santri terpaksa terjerembab dalam penantian dari pukul 10.00 wita hingga kurang lebih tujuh jam setelahnya. Pasalnya. Menurut kesaksian mata Nurhadiah, rombongan komandan (julukan Syahrul) baru tiba di tempat wisuda sekitar pukul 16.20 Wita.
LPA: Eksploitasi Anak
Akibat pemberitaan tersebut, aktivis anak ikut kepincut. Sekertaris Umum Lembaga Pelindungan Anak (LPA) Sulsel Ghufron menilai bakal calon gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi perlakuan yang kurang etis terhadap anak.
Aktivis 98 Universitas Muslim Indonesia (UMI) ini menimpali keterlambatan Syahrul yang membuat 740 santri peserta wisuda ke-10 dari 67 TK-TPA, tergabung dalam BKPRMI se Polongbangkeng Takalar menunggu selama tujuh jam di Polongbangkeng Utara, Takalar, Sabtu (13/5).
"Itu eksploitasi anak untuk kepentingan politik. Semua bentuk pengerahan anak untuk kepentingan orang dewasa, di mana bukan merupakan kepentingan anak, adalah bentuk eksploitasi yang dilarang oleh Undang-undang perlindungan anak dan konvensi Hak Anak," kata Ghufron kepada Tribun Timur via telepon selularnya, Makassar, Minggu (13/5)
"Kegiatan pengerahan anak juga tidak berguna untuk anak-anak, sebaiknya dihindari oleh politisi dan pejabat, kecuali pejabat mau berdialog dengan anak-anak. Tentu haruslah anak-anak yang mampu memberi pandangan kepada politisi dan pejabat, bukan anak-anak TK," Ghufron menambahkan
0 Response to "Giliran Pemprov Protes Panitia Wisuda TK-TPA Takalar"
Post a Comment