WATAMPONE– Keputusan DPP Partai Golkar yang menetapkan Andi Fahsar Padjalangi sebagai calon bupati Bone dan Burhanuddin Baharuddin sebagai calon bupati Takalar menuai protes dari pengurus Golkar di kedua kabupaten tersebut.
DPD II Golkar Bone dan Takalar kecewa karena DPP menyingkirkan jagoan yang diusung keduanya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. Golkar Bone menginginkan putra Bupati Bone Idris Galigo,Andi IrsanGaligo,sebagaicalonbupati dan begitu juga di Takalar.Golkar Takalar menghendaki agar DPP menetapkan putra Bupati TakalarIbrahimRewa,NatsirIbrahim (Nojeng), sebagai calon bupati.
Namun,kedua anak bupati tersebut terpental karena hasilsurveinya lebihrendahdari dua tokoh yang telah ditetapkan oleh DPP, yakni Fahsar Padjalangi dan Burhanuddin. Atas putusan tersebut, Golkar Bone akan melayangkan nota protes kepada DPP Partai Golkar di Jakarta. Sementara puluhan massa pendukung Natsir Ibrahim yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Takalar membakar bendera Partai Golkar dan baliho Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di depan kantor Golkar, kemarin.
Selain atribut partai, pendukung Nojeng juga membakar gorden kantor DPD II Partai Golkar Takalar. Baliho Ketua DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie juga tak luput pembakaran atas kemarahan pendukung Nojeng. Aksi bakar atribut Partai Golkar itu sebagai bentuk protes terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang menetapkan Burhanuddin Baharuddin sebagai calon bupati Takalar,Oktober mendatang.
Informasi yang dihimpun SINDO menyebutkan, mereka juga mengancam akan menurunkan massa lebih besar jika DPP tidak meralat keputusan itu.Mereka menilai DPP mengabaikan aspirasi dan keinginan DPD II yang menginginkan Nojeng.“ DPP Partai Golkar tidak mendengar dan mengabaikan aspirasi dari bawah,”kata udin, salah seorang pengurus kecamatan Partai Golkar. Kekecewaan yang sama disampaikan juga Wakil Sekretaris DPD II Golkar Bone Andi Irwansyah.
Dia menilai, putusan DPP terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Seharusnya, kata dia, sesuai juklak yang dikeluarkan DPP, sebelum penetapan bakal calon,unsur DPD II Golkar harus dilibatkan.“Namun ini tidak ada. DPP yang membuat juklak, dilanggar sendiri,”ungkapnya. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan menerima putusan DPP. Karena itu, Golkar Bone akan melakukan upaya keras agar putusan tersebut dianulir.
“Kita tidak mungkin menerima hasil yang jelas tidak sesuai juklak,”jelasnya. Menanggapi protes tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa semua kader Golkar harus menaati putusan DPP. Menurut dia, partai memiliki mekanisme tersendiri dan hasilnya harus diterima dengan baik.“Ada mekanisme di dalam partai dan semua harus taat pada mekanisme dan keputusan partai,” kata Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia ini,kemarin.
Syahrul berharap kader yang tak diakomodasi maju sebagai calon bupati agar berkompromi untuk berpasangan. “Saya harap tidak ada yang keluar, maunya saya mereka berpasangan agar masalah selesai,” katanya. Syahrul menilai tersingkirnya Irsan dan Natsir tidak serta merta membuat Golkar di dua daerah tersebut pecah. Jika pun perpecahan tersebut tak bisa dielakkan,Syahrul menilai Golkar adalah partai yang terbiasa menghadapi masalah pelik dan menantang.
“Golkar terbiasa dengan tantangan, kita semua adalah politisi yang punya pengalaman dengan hal semacam ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi perpecahan,”katanya. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD II Partai Golkar Takalar Nawir Abdulrahman memahami kekecewaan pendukung Nojeng atas keputusan DPP. Namun, sebagai kader partai, Nawir yang juga anggota DPRD Takalar meminta agar seluruh kader Golkar menahan diri dan menghormati keputusan partai.“
Sebagai kader tidak ada pilihan selain menerima dan mengamankan apa yang menjadi keputusan partai,tetapi di sisi yang lain saya juga memahami kekecewaan pendukung Nojeng,”ungkapnya. Sementara Burhanuddin Baharuddin siap menawarkan posisi wakil bupati kepada Nojeng. Namun, kata dia, Nojeng menolak mendampingi dirinya di Pilkada Takalar.“Kayaknya menolak berpasangan,soalnya sekitar 30 orang demo dan bakar ban sambil menolak keputusan di Takalar,” ujar Bur -sapaan akrab Burhanuddin Baharuddin, kemarin.
Terpisah,Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Wilayah Sulawesi Abdillah Natsir mengatakan,DPP sudah mempertimbangkan semua mekanisme yang ada sebelum Fahsar dan Bur ditetapkan sebagai calon bupati.Penetapan itu menurut putera asal Sulsel ini, sudah sesuai regulasi dan mekanisme peraturan organisasi (PO) Partai Golkar.Karena itu,dia menyatakan penetapan Fahsar dan Bur sudah final. Jika DPD II Golkar tidak menerima putusan tersebut, menurut Abdillah, pengurus bersangkutan bisa dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
“Di DPP Golkar tidak mengenal rapat pleno diperluas untuk kemudian melakukan protes. Golkar ketika menetapkan Fahsar juga tidak dilakukan secara sepihak tapi melalui juklak yang ada,”katanya. Karena itu,dia meminta kader Golkar untuk tetap bersatu, karena keputusan yang sifatnya sudah resmi tidak akan diubah, kecuali ada hal yang krusial atau istimewa sehingga menyebabkan keputusan itu tidak bisa keluar.
Untuk menyosialisasikan hasil penetapan ini ke publik,DPP masih menunggu SK dari Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie,yang saat ini masih berada di luar negeri. “Kita masih tunggu Pak Ical untuk tandatangani SK. Tetapi jika belum kembali ke Tanah Air, maka SK penetapan tersebut bisa ditandatangani empat Wakil Ketua Umum, yaitu Fadel Muhammad, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Sarif Sutarjo,”katanya. yos naiobe/abd salam malik/baharuddin/ jumardin akas
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com
0 Response to "Golkar Bone dan Takalar Protes DPP"
Post a Comment