TAKALAR, FAJAR -- Ketua KPU Takalar Faisal Amir menegaskan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa dikategorikan sebagai pejuang demokrasi. Pasalnya, pundak mereka salah satu penanggung terciptanya kualitas pesta demokrasi.
Hal ini disampaikan Faisal ketika melantik 45 PPK dan 288 PPS, di Gedung Islamic Centre, Senin, 23 April. Pelantikan tersebut dilanjutkan dengan bimbingan teknis kepada para 333 anggota panitia pemilihan tersebut.
Faisal juga berharap anggota PPK dan PPS yang dilantik menjalankan tugas dengan baik hingga seluruh tahapan selesai. Dua agenda penting terdekat PPS bersama dengan PPDP, adalah pemutakhiran DP4. Mereka akan bekerja maksimal meneliti DP4 menjadi Data Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT).
Mereka menjadi jaminan melahirkan kaulitas pemilihan di 412 TPS yang disebar di sembilan kecamatan. "Jangan coba-coba berbuat curang. Semua pekerjaan mereka kita pantau, berdasarkan laporan masyarakat dan panwaslu," tegas Faisal.
Sementara itu, sanksi pemecatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat politik praktis yang dilontarkan Bupati Takalar Ibrahim Rewa beberapa waktu lalu, hanya pepesan kosong. Pasalnya, Ibrahim tidak melakukan tindakan tegas terhadap PNS yang terang-terangan mendukung kandidat calon bupati Natsir Ibrahim alias Nojeng. Nojeng anak sulung dari Ibrahim Rewa.
Wakil Ketua DPRD Takalar dari fraksi Demokrat, Hasbullah Rahman mengatakan, sejumlah PNS terbukti terlibat politik praktis, tapi bupati hanya tinggal diam. Bahkan terkesan sengaja tidak mengambil tindakan tegas.
"Bupati adalah contoh bagi masyarakatnya. Sudah seharusnya setiap ucapannya didukung dengan sikap dan perilaku yang sesuai," kata Hasbullah, Minggu, 22 April.
Kejadian terakhir, sejumlah pegawai dari instansi pemerintahan di kecamatan, memasang spanduk figur putra bupati tersebut di area publik. Ibrahim hanya memandang tanpa bertindak sesuai ucapannya.
Hasbullah berharap, bupati dapat membuktikan ucapannya menjatuhkan sanksi pemecatan bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis. Dengan banyaknya kejadian PNS yang mendukung Nojeng dan sengaja dibiarkan, bupati pun disinyalir bisa menjatuhkan sanksi bagi PNS yang mendukung figur selain sang anak. (yuk/ysd)
sumber : http://www.fajar.co.id/read-20120423225403-ppkpps-pejuang-demokrasi
0 Response to "PPK-PPS Pejuang Demokrasi"
Post a Comment