RAKYAT SULSEL.Pascatemuan dokumen yang muncul ke publik terkait Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) KPU Takalar yang dinilai tak wajar, beragam komentar pun menyeruak ke publik.
Mayoritas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secepatnya turun tangan menangani dugaan pengelolaan anggaran KPU khususnya di jajaran sekretariat tersebut yang dinilai irasional.
Dewan Kesatuan Nasional Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (E Komplek) melalui surat bernomor: 032/LPK/BKNL-Kompleks/VIII/2012 menduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga pihaknya telah mengadukan persoalan ini ke aparat hukum.
Selain melaporkan lima pejabat sekretariat KPU diantaranya; Agus Salim (Sekretaris KPU Takalar) dan Syamsul Bachriu (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Polres, lembaga ini juga telah mengirim surat kepada BPK dan pihak Inspektorat Provinsi untuk menindaklanjuti dugaan pengelolaan anggaran irasional di KPU Takalar.
Terkait laporan tersebut, Kapolres Takalar AKBP Nasrun Fahmi mengharapkan semua pihak untuk komitmen menyukseskan pesta demokrasi di Takalar. Betul, ada laporan melalui surat dan kami langsung lakukan penyidikan,ungkap kapolres lewat ponselnya, kemarin.Pihaknya memastikan kasus ini akan diproses, walaupun prosesnya sampai tiga tahun ke depan.Jaga suasana kondusif dulu, apalagi menjelang pemilukada. Soal isu, itu mudah dimainkan,tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Takalar Agus Salim mengaku instansinya akan konsisten bekerja sesuai landasan hukum yang ada. Kami siap memberikan klariafaaikasi apabila diperlukan namun yakinlah dugaan yang menerpa KPU Takalar itu tidak betul. Landasan kami jelas,tuturnya. (K2/D)
Sumber : http://rakyatsulsel.com
EEmmm.....DEMOKRASI, sudah biayanya Mahal, rawan KORUPSI lagi...dari penyelenggaranya. Campakkan Demokrasi ganti dengan Khilafah Islamiyah
ReplyDelete